Pergerakan Perempuan dalam "Sarinah"

Oleh Maria Brigita Blessty

Ketika Indonesia baru saja merdeka, Sukarno mengatakan bahwa suatu negara tidak dapat disusun jika soal perempuannya belum dipelajari secara sungguh-sungguh. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Ada apa dengan perempuan? Apa persoalan mereka? Bagaimana cara perempuan menunjukkan “geliat” permasalahan mereka?

Dalam bukunya, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia, cet. III (1963), Sukarno menunjukkan geliat pergerakan perempuan di dunia ini serta pada posisi mana pergerakan perempuan memberikan hasil.

Pergerakan perempuan yang dibahas Sukarno adalah pergerakan yang terjadi di Barat. Sebab, di dunia Baratlah pergerakan perempuan ini mula-mula muncul bersamaan dengan Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Dalam dua revolusi ini, para perempuan Barat melakukan suatu aksi yang sistematis untuk menuntut hak-haknya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara.

Sebelum terjadi, pergerakan perempuan hanya terbatas pada “temu kangen atau onderonsje" yang dilakukan perempuan kelas atas. Menurut Sukarno, kegiatan tersebut bukan suatu pergerakan yang menyusun aksi perlawanan, melainkan hanya suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang perempuan-perempuan kelas atas tersebut.

Kegiatan ini disebut sebagai tingkat pertama atau tingkatan “Main Putri-Putrian” oleh Sukarno. Sebab, kegiatan kumpul-kumpul ini hanya mengurusi masalah kerumahtanggaan, menyempurnakan perempuan sebagai istri dan ibu dan sama sekali tidak menyinggung perbandingan hak antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, kegiatan ini hanya untuk melanggengkan “fungsi” perempuan dalam sistem patriarkal.

Sukarno mengatakan bahwa tujuan lain dari kegiatan ini adalah mendidik gadis-gadis muda agar mahir mengurus rumahtangga, dengan mendirikan “sekolah-sekolah” yang tidak lain adalah “sekolah rumahtangga”. Mereka mendidik gadis-gadis ini supaya “laku” di kalangan pemuda bangsawan dan hartawan.

Mereka dididik bukan untuk menjadi manusia yang memiliki pemikirannya sendiri agar dapat berperan aktif dalam masyarakat, tapi untuk lebih sempurna dalam mengabdi pada laki-laki. Sedangkan, orang-orang yang mendidik gadis-gadis muda tersebut adalah perempuan-perempuan yang merasa diri lebih sempurna dalam urusan rumahtangga.

Jika si gadis muda tidak mendapatkan kebahagiaan, bagi para “pendidiknya” itu disebabkan kurang sempurnanya gadis tersebut dalam mengurus rumahtangga dan meladeni suami, bukan karena tidak adilnya perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Pergerakan ini dipromotori oleh Madame de Maintenon di Prancis dan AH Francke di Jerman.

Kegiatan “Main Putri-Putrian” ini tidak lama dan segera digantikan dengan pergerakan yang menurut Sukarno, sudah secara sadar membantah kelebihan hak kaum laki-laki. Selanjutnya Sukarno memaparkan bahwa munculnya pergerakan tingkat kedua atau disebut sebagai pergerakan feminis ini berdasarkan suatu kesadaran bahwa hampir di segala aspek kehidupan, perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama luasnya dengan laki-laki. Hampir semua hal kemasyarakatan menjadi monopoli laki-laki (hlm. 149).

Sukarno menjelaskan bahwa tuntutan ini berkenaan dengan kepentingan perempuan kelas atas akan lapangan pekerjaan, pendidikan dan peran serta dalam politik. Jika dulu perempuan kelas atas beranggapan bahwa keburukan nasib mereka terjadi karena kekurangan pada diri mereka, sekarang keburukan nasib itu ialah akibat ketiadaan hak-hak perempuan dalam masyarakat.

Sukarno menunjukkan bahwa ketiadaan hak-hak perempuan ini tidak hanya dirasakan perempuan kelas atas tapi juga perempuan kelas bawah dan inilah titik temu tuntutan perempuan kelas atas dan perempuan kelas bawah. Mereka bergerak bersama untuk satu tujuan yang sama: kesetaraan.

Di bawah kepemimpinan Mercy Otis Waren dan Abigail Smith Adams pada tahun 1776 di Amerika, mereka menuntut hak perempuan diakui dalam undang-undang dasar Amerika. Aksi ini berpengaruh pada pergerakan perempuan di Eropa, terutama di Inggris dan Prancis (hlm. 150).

Perempuan-perempuan Prancis menuntut persamaan hak dengan kaum laki-laki. Pergerakan perempuan di Prancis memiliki dua penggerak yang berbeda. Dari kelas atas, gerakan tersebut dipimpin Madame Roland. Sedangkan dari kelas bawah, pergerakan perempuan dipimpin Olympe de Gouges, Rose Lacombe dan Theroigne de Mericourt.

Bagi Sukarno, ide pergerakan ini memang muncul dari kelas atas, namun yang pertama kali menggerakannya dengan struktur organisasi yang baik adalah perempuan kelas bawah dengan Olympe de Gouges sebagai penggeraknya.

Meski begitu, pergerakan ini ditinggalkan perempuan kelas bawah karena perbedaan isi tuntutan. Mereka memang sama-sama menuntut hak perempuan diakui. Tetapi dalam pandangan Sukarno, kalangan kelas atas lebih menekankan hak mereka untuk memiliki kesempatan yang sama luasnya dengan laki-laki dalam hal pekerjaan, pendidikan dan politik. Secara singkatnya, perjuangan mereka ditujukan untuk membebaskan perempuan dari kurungan dalam rumah.

Sementara itu, yang dialami perempuan kelas bawah sama sekali berbeda. Sejak munculnya industrialisme, perempuan kelas bawah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di pabrik. Mereka hanya bisa melihat anak-anaknya pada waktu malam saja. Upah yang mereka terima juga sangat minim. Selain itu, sesampai di rumah mereka masih harus mengerjakan pekerjaan rumahtangga yang “membongkokkan punggung”.

Perempuan kelas bawah menuntut pemanusiaan dirinya dalam hal pekerjaan, sebagaimana hak-hak pemanusiaan yang diterima laki-laki. Ini terutama terkait dengan persoala jam kerja dan upah yang diterima. Mereka adalah ibu sekaligus istri yang selalu ingin menunjukan afeksi mereka pada anak dan suami. Sukarno menunjukkan bahwa di sinilah letak perbedaan tuntutan tersebut.

Menurutnya, masalah perempuan yang sesungguhnya terletak dalam sistem kapitalistis yang berlaku di masyarakat. Sukarno menjelaskan secara perlahan masalah perempuan kelas atas dan kelas bawah yang disebabkan sistem kapitalistis tersebut. Perempuan-perempuan kelas atas yang sudah dibukakan kesempatannya untuk bekerja, belajar dan berpolitik, tidak serta mendapatkan kesempatan tersebut.

Masyarakat kapitalistis tidak selalu memberikan kesempatan bekerja pada semua orang yang mau bekerja (hlm. 85). Parahnya lagi, masyarakat kapitailstis itu juga tidak serta merta memberikan kesempatan kawin pada mereka yang mau kawin. Karena itu, banyak gadis yang terus melajang walaupun ia sudah mandiri dan tidak bergantung.

Sistem masyarakat kapitalistis ini pula yang menjadikan perempuan kelas bawah menjadi kuda beban di tempat kerja mereka dan di dalam rumah. Sehingga, mereka tidak merasa “dimanusiakan” dalam pekerjaannya. Sukarno mengutip Henriette Roland Holst yang dalam pidatonya (hlm. 156) mengatakan:

 Semua kesengsaraan wanita ini adalah terikat pada bentuk masyarakatnya yang burdjuis, kepada cara produksi yang sistemnya kapitalistis. Malah juga kepada sebagian besar wanita atasan dan pertengahan, kepada mereka yang dapat bersuami dan beranak, pergerakan wanita burdjuis itu tidak dapat mendatangkan kemerdekaan, tidak dapat mendatangkan pemecahan soal-hidup mereka yang paling sulit. 

Dengan keyakinan inilah dalam pandangan Sukarno, berkembang gerakan perempuan yang ketiga, yaitu pergerakan dalam aksi sosialis. Tujuan mereka adalah untuk mendatangkan dunia baru, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama bahagia, dengan tidak adanya lagi pemerasan satu kelas terhadap kelas yang lain; tiada penindasan satu sekse atas sekse yang lain.

Mengenai gerakan ketiga ini, Sukarno melihat perempuan tidak lagi bergerak sendirian. Tidak ada lagi pergerakan yang dikotak-kotakan berdasarkan jenis kelamin. Tapi, yang ada adalah laki-laki dan perempuan bergerak bersama, bahu-membahu dalam satu gelombang pergerakan yang sama menuju kemerdekaan kelas dan kemerdekaan sekse.

Jika aksi feminis melawan laki-laki, maka aksi pergerakan ketiga ini bergerak bersama laki-laki. Dengan tercapainya “tingkat ketiga” ini, tercapai juga tingkat yang tertinggi dari perjuangan Sarinah mengejar nasib yang lebih layak.

Tulisan ini sebelumnya sudah dipublikasikan oleh qureta.com